DIlansir dari kabar berita gorontalo post (11/04/22) - Wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan oleh sejumlah menteri, rupayanya menjadi boomerang bagi presiden Joko Widodo. Wacana itu rupanya memancing amarah para mahasiswa seluruh indonesia. Dalam beberapa hari terakhir telah terjadi aksi unjuk rasa menolak wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu berlangsung di sejumlah daerah. Bahkan, Aksi mahasiswa itu direncanakan akan mencapai puncaknya pada senin (11/4/2022). Mahasiswa dari sejumlah daerah mulai bergerak ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa ini.
Reaksi mahasiswa ini rupanya mulai memunculkan kekhawatiran istana. Ketua Dewn Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bahkan turun tangan untuk meredam amarah para mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa tersebut. Akhir pekan lalu wiranto bertemu denga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) nusantara untuk meminta mahasiswa tidak melakukan unjuk rasa.
Tak sebatas itu, Presiden Jokowi Dalam unggahan youtube Sekretariat negara, Bahkan Memberikan penegasan soal sikapnya yang tak menginginkan penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
Untuk membuktikan Komitmen-nya, Jokowi bahkan langsung meminta pengalokasian anggaran untuk persiapan Pilkada dan Pemilu 2024. Yang anggarannya cukup fantastis mencapai Rp 110,4 Triliun.
"Harus segera diputuskan mengenai alokasi dana baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan Pilkada serentak 2024" - Kata Pak Jokowi dalam pengantar rapat persiapan pemilu dan persiapan pilkada serentak 2024 sebagaimana diunggah di Youtube Sekretariat Negara.
Jokowi Mengatakan anggaran sebesar 110,4 triliun itu diperuntukkan bagi komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 76,6 Triliun. Sementara, sebanyak Rp 33,8 Triliun untuk Badan pengawas Pemilu (Bawaslu)
Mantan Wali Kota Solo itu kemudian meminta alokasi anggaran yang berasal dari APBN dan APBD dirinci dan dihitung ulang dengan baik serta disiapkan secara bertahap. "KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun ", Kata Pak Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meminta payung hukum yang menaungi pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak segera diselesaikan.
Jokowi Meminta Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkomunikasi secara intens dengan DPR dan KPU. Tujuannya, agar rencana dan program mengenai pemilu yang di susun bisa lebih detail. "Sehingga regulasi yang ada, yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menyebabkan perselisihan di lapangan", Kata Jokowi.
Jokowi pun menegaskan Pemilu sudah jelas bakal digelar pada 14 Februari dan Pilkada digelar pada november 2024 mendatang. Jokowi Meminta jajaran menterinya menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jadwal pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan.
"Kami akan bahas secara detail persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Pertama saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan", Kata Jokowi, Pada pertemuan yang juga dihadiri Menko Marves Luhut BInsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, "Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 februari 2024," kata jokowi
Beberapa Hari Sebelumnya, Jokowi Juga telah melarang anggota kabinet indonesia maju berbicara penundaan pemilu 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. "Jangan Sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan", Ujar Jokowi Pada sidang kabinet paripurna di istana kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Sementara itu, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mendukung pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa saat demonstrasi akbar, senin (11/4/2002). Hal itu disampaikan Andika saat mengunjungi laNyalla di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2002). Dalam pertemuan Tersebut, Kedua tokoh itu membahas dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi - aksi mahasiswa di beberapak kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI). "Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," Kata Andika dalam keterangan tertulis (10/4/2022).
Menurut Andika, demonstrasi merupakan hal politik masyarakat untuk berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Namun Andika mengingatkan agar demonstrasi Yang dilakukan, tidak merusak fasilitas umum maupun infrastruktur yang ada. "Karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah, Termasuk suara dari pak ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," Ujarnya.
Dukungan terhadap aksi mahasiswa juga datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Dia meminta aparat keamanan tak menghalang - halangi demonstrasi mahasiswa, Senin (11/4/2022). Menurutnya, Para pengunjuk rasa melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi yang tengah dilanda indonesia saat ini, Beberapa Hal yang jadi perhatian Demo adalah Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, Penolakan Wacana Perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, dan penundaan Pemilu 2024. - Dilansir Dari Surat Kabar Gorontalo Post
0 Post a Comment: